Ada fenomena menarik yang dialami penulis dalam beberapa waktu terakhir ini ketika penulis menjadi salah satu panitia pelaksana Lomba Cerdas Cermat tingkat gugus I sekolah dasar kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi. Lomba yang diadakan dalam rangka Pekan Kreatifitas Siswa ini merupakan salah satu ajang untuk menguji sejauh mana keberhasilan proses pendidikan di Gugus I. Lomba Cerdas Cermat ini mengujikan semua mata pelajaran di sekolah dasar dan diikuti oleh siswa kelas lima. Penulis juga berkesempatan mendapatkan tanggung jawab sebagai ketua tim pembuat soal cerdas cermat. Kami merupakan guru-guru binaan Sekolah Guru Ekselensia Indonesia yang sedang melakukan magang di enam sekolah di Gugus I kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi.

Penulis dan tim merumuskan soal-soal yang berkaitan dengan beberapa kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Salah satu pelajaran yang kami ujikan adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Tim pembuat soal mengambil salah satu standar kompetensi dalam pelajaran PKN untuk kelas V yakni menghargai keputusan bersama dengan dua kompetensi dasar mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama dan mematuhi keputusan bersama. Tim merumuskan soal yang diturunkan dari SK dan KD tersebut dengan berfokus pada bentuk musyawarah dan voting. Dua bentuk keputusan bersama yang diadopsi dari akar dua peradaban dunia, yakni musyawarah (syuro) dalam Islam dan voting dari peradaban Barat.

Dalam salah satu soalnya, tim menulis, “Jika mufakat tidak tercapai, maka musyawarah dapat dilakukan dengan cara….” Dari pertanyaan dengan tingkat pengenalan (C1) tersebut, tim ingin mengarahkan jawaban benar pada bentuk keputusan bersama kedua yaitu voting. Peristiwa menarik terjadi pada saat hari H pelaksanaan lomba pada Sabtu, 26 Maret 2011. Penulis saat itu bertanggung jawab sebagai pembawa acara lomba dengan tim guru SGEI lainnya sebagai dewan juri. Ketika pertanyaan tersebut dilontarkan kepada para peserta—kelompok yang terdiri dari tiga orang dari tujuh sekolah dasar negeri di wilayah gugus I, SD Jaringao, SD Cipaku, SD Kebon Waru, SD 1 Gunung Batu, SD 3 Gunung Batu dan minus dua sekolah, SD Ciburial dan SD Cigelang—terdapat bervariasi jawaban.Meskipun ada jawaban benar dari salah satu peserta yang menjawab “suara terbanyak”, penulis tergelitik dengan salah satu jawaban dari SD 3 Gunung Batu. Juru bicara kelompok tersebut, Reni, siswa kelas V, dengan wajah polos menjawab “memberi uang”. Jawaban tersebut sontak membuat kaget kami, penulis dan tim juri, karena tidak pernah terpikirkan bagi kami akan muncul jawaban tersebut dari seorang siswa kelas V sekolah dasar.

Peristiwa yang cukup berkesan bagi penulis tersebut, menjadi bahan diskusi bagi kami yang juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah memang sudah begitu parahnya keteladanan karakter dan moral dalam pendidikan kita sehingga siswa dengan polosnya mengadopsi nilai-nilai koruptif tersebut. Ataukah memang budaya korupsi sudah begitu menggurita sehingga melekat erat pada pikiran siswa sekolah dasar. Uang menjadi salah satu alternatif untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama.

Sebagai pendidik, tentu saja hal ini menjadi bahan kajian untuk dianalisis letak akar permasalahannya. Penulis sendiri melihat peristiwa ini sebagai salah satu bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai keteladanan sehingga terpisah dari proses pendidikan itu sendiri. Banyak guru masih sebatas menjadi seorang pengajar yang mentransfer ilmu kepada siswanya di dalam kelas-kelas. Para guru belum tersadar bahwa profesi mereka juga terbebani tanggung jawab untuk menjadi seorang pendidik berkarakter, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga memberikan teladan nilai-nilai kepada siswa di setiap gerak langkahnya.

Profesi guru merupakan profesi yang sangat berat pertanggungjawabannya, baik secara profesionalitas di dunia maupun sebagai khalifah yang akan di-hisab segala amalannya di akhirat kelak. Sebagai seorang profesional, ketercapaian keberhasilan guru tidak hanya dilihat dari cemerlangnya sisi kognitif atau intelektualitas, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi afektif (moral dan akhlak), serta psikomotorik siswanya. Sebagai seorang muslim, keteladanan dicerminkan pada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu” (QS. Al Ahzaab: 21).

Siswa merupakan anak didik yang menjadi salah satu saksi atas segala amal perbuatan terkait profesinya sebagai guru. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu.” Belum dikatakan bertakwa seorang muslim apabila tidak dapat berbuat adil dalam hal ini berbuat ma’ruf kepada anak-anak termasuk anak didik. Memberikan teladan yang buruk merupakan salah satu ketidakadilan yang diberikan kepada anak-anak.

Keberhasilan pendidikan memang tidak mutlak menjadi tanggung jawab bagi seorang guru. Alokasi waktu terbanyak dari proses pendidikan berada di rumah atau keluarga. Orang tua merupakan pendidik yang memiliki andil besar bagi proses pemerolehan keteladanan siswa. Orang tua terkadang memiliki pemahaman bahwa pendidikan hanya berlangsung di sekolah, sementara di rumah bukan lagi waktunya mendidik. Pemisahan proses berlangsungnya pendidikan tersebut juga berdampak langsung pada pengabaian nilai-nilai keteladanan yang berpengaruh bagi anak-anak.

Peristiwa kecil tersebut mungkin salah satu fenomena gunung es permasalahan pendidikan di Indonesia. Anak-anak merupakan aset bangsa di masa depan. Jangan salahkan anak-anak kita jika nanti menjadi seorang koruptor ulung. Pembiaran nilai-nilai keteladanan terpisah dari proses pendidikan itu sendiri, maka anak-anak telah sukses mengadopsi sosok kita sekarang sebagai guru, orang tua, dan masyarakat yang koruptif. Oleh karena itu, permasalahan ini sebagai sarana muhasabah kita dalam rangka mencetak insan-insan berkualitas di masa depan.

Zarmin bin Ghanim (a.k.a Caesar Anggara Adhiputra)

23 Rabiul Akhir 1432 H / 28 Maret 2011

@ Saung Belajar Jaringao, Ciracap, Sukabumi