Oleh :

Surya Hanafi

Makmal Pendidikan LPI Dompet Dhuafa

Penyelenggaraan pendidikan sejatinya adalah dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang mengelilingi dan “menggerogoti” nya. Pendidikan seharusnya berhubungan dengan tema-tema dan problem kemanusiaan. Sebagaimana yang telah digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Tujuan tersebut hendaknya menjadi titik awal dan sekaligus titik final bagi penyelenggara negara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

 

Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh dan menikmati pendidikan. Apa iya..? semua itu Jauh Panggang dari Api. “Orang Miskin Dilarang Bersekolah”, biaya pendidikan yang sangat mahal dan sangat tidak terjangkau bagi masyarakat miskin menjadi pemandangan dan kenyataan yang tidak dapat kita tutupi lagi. Bagaimana dengan program Sekolah Gratis..? Penerapan program sekolah gratis masih jauh dan sangat jauh dari yang kita bayangkan.

 

Pada awal kemunculan nya, program ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat (kurang mampu) untuk dapat mengakses pendidikan tanpa harus mengeluarkan uang sepersen pun. Pemerintah juga ingin agar setiap orang tua mau menyekolahkan anak mereka tanpa perlu lagi memikirkan biaya sekolah. Sekilas terlihat program itu bagus, hebat dan luar biasa, tapi menyesatkan, kenapa? Sepintas pikiran kita akan melambung jauh, bahwa biaya sekolah 100% gratis, padahal tidak, yang gratis hanya iuran bulanan saja. Bagaimana dengan biaya yang lainnya?

 

Komponen biaya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tidak hanya iuran (SPP) tetapi masih banyak komponen lain yang justru memerlukan alokasi biaya yang sangat besar, mencapai 10 kali lipat dari SPP, seperti uang pangkal (sumbangan pembangunan), seragam, buku, praktikum, fieldtrip dan pungutan tidak resmi lainnya? Siapa yang akan menanggungnya? Siapa yang menjamin kalo beban itu menjadi gratis juga. Penggratisan / peniadaan iuran sekolah (SPP) sama sekali tidak membuat biaya sekolah menjadi gratis, menjadi MURAH, IYA, GRATIS…? NANTI DULU. Program Sekolah Gratis sebaiknya berganti nama dengan Program Sekolah Murah, walaupun murah yang dimaksud belum tentu signifikan

Bagaimana dengan kurikulum pendidikan kita? Indonesia merupakan negara yang selalu gonta ganti kurikulum, kurikulum keluaran terbaru katanya lebih bagus, lebih tepat sasaran, lebih mampu menggali potensi guru dan potensi anak, lebih kebarat-baratan dan atau apapun namanya. Yang jelas, pemerintah berusaha eksis dengan mengujicobakan “formula pendidikan baru” dengan mengubah kurikulum.

Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, kita telah ”melahirkan“ beberapa kurikulum. Pada masa orde lama, di kenal kurikulum 1947, 1952 dan 1964. Pada masa orde baru muncul kurikulum 1975 yang disempurnakan menjadi Kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dan disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1994. Pada era reformasi, muncul pula kurikulum 2004, yang diberi nama kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Selama masa berlakunya, Kurikulum 2004 (KBK) ini mengalami perubahan pada pola standar isi dan standar kompetensi sehingga melahirkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Mengikuti runtutan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa setiap periode kekuasaan politik masing-masing akan selalu “melahirkan” dan “menciptakan“ kurikulum pendidikan yang berbeda, untuk mempertahankan dominasi kekuasaan mereka (penguasa), yang dikenal sebagai alat Haegomoni. Peran penguasa begitu dominan dalam menentukan arah pendidikan. Contohnya adalah kebijakan pemberlakuan Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai satu-satunya standar kelulusan. Mekanisme UAN ini kerap diprotes karena sangat diskrimintif. Kritikan dari para ahli pendidikan dn berbagai kalangan terhadap kebijakan UAN sudah terus meneus diperdengarkan, namun pemerintah tetap saja tidak mau mendengar, padahal kebijakan tersebut sudah jelas melanggar prinsip-prinsip pedagogi, menyimpang dari amanat undang-undang dan mengorbankan anak didik kita sendiri. Upaya dialog, pendekatan kritik akademis dan konstruktif juag sering dilakukan, namun semua sia-sia belaka, putusan pengadilan pun seperti tidak dianggap, pemerintah tetap pada pendiriannya, UAN tidak tergoyahkan untuk terus diberlakukan sebagai penentu kelulusan siswa.

Pada masa-masa awal pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) cukup membawa angin segar pada sistem pendidikan di Indonesia. Secara prinsip, KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, kerakteristik daerah dan sosial budaya masyarakat setempat. KTSP dianggap sebagai kurikulum otonom yang berbasis kerakyatan, karena dalam KTSP dijamin adanya muatan kearifan lokal, guru juga diberikan kesempatan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada dimasing-masing daerah. KTSP terbukti sangat ideal dalam tataran konsep tertulis, namun ternyata tidak demikian dalam tataran praktek. KTSP yang dianggap sebagai kurikulum yang otonomi (desentralisasi), karena disusun oleh setiap satuan pendidikan, namun pada kenyataannya tetap saja bersifat sentralisme, yaitu melalui penyeragaman-penyeragaman, standar isi dan kompetensinya telah ditentukan oleh pusat. Selain itu pula, standarnisasi kelulusan setiap peserta didik tetap diukur dengan menggunakan UAN yang nota bene bersifat nasional. Ini jelas kontradiktif dengan semangat KTSP yang mengakomodir kearifan lokal sebagai komponen penting pendidikan.

Mengevaluasi hasil pembelajaran siswa (peserta didik) dengan menggunakan cara yang sama adalah bentuk ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Pada dasarnya setiap peserta disik (siswa) mempunyai latar belakang, kesempatan dan pengalaman proses pembelajaran yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara daerah dengan daerah yang lainnya. Merupakan tindakan yang sangat tidak etis apabila kualitas pendidikan di desa disamakan dengan kualitas pendidikan di kota. Hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa KTSP yang bersifat otonom (desentralis), akan ‘MATI KUTU” dan tidak ada artinya jika berhadapan dengan UAN yang sangat sentralistik.

Sekilas melihat realitas di atas, jangan tanya bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia, jawabannya sudah pasti, yaitu Sangat Memprihatinkan. Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada diurutan paling bawah, termasuk dibawah Vietnam yang baru merdeka seumur jagung. Selain itu The World Economic Forum Swedia (2000) juga melaporkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Sungguh memilukan dan memalukan.

Bagaimana dengan kita…? Apakah tetap harus menunggu pemerintah…? Jawabannya tentu “TIDAK”. Kualitas pendidikan di negeri kita tercinta ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa yang peduli. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukan sebisa kita, jangan menunggu orang lain, kitalah yang seharusnya memulai. Jangan menunggu contoh, tapi Kita lah yang seharusnya menjadi contoh. Seribu langkah dalam perjalanan yang nan jauh selalu diawali dengan satu langkah pertama, langkah kecil yang semua orang tahu dan mengerti tetapi sayangnya tidak semua orang mau melakukannya, karena memang langkah itu sangat berat dan butuh keberanian, keseriusan dan loyalitas untuk tetap melangkah.

Tulisan ini telah Dimuat di

1. Harian Singgalang-Padang, Tanggal 17 September 2010

2.  Lombok Post (Group Jawa Post), 16 September 2010