September 2010


Padang To Day : Jumat, 03/09/2010 13:18 WIB

Oleh: Zainal Umuri*

Tak banyak yang mendapat kesempatan dalam mengenyam pendidikan berkualitas seperti di kota-kota besar negeri ini. Lihat saja,  bagaimana kualitas pendidikan dari ujung barat  sampai ke ujung timur? Tidak dapat dipungkiri, ternyata masih banyak anak bangsa yang belum mendapatkan pembelajaran berkualitas  atau paling minimal mendapatkan kesempatan sekolah dengan pelayanan yang maksimal.

Pemerintah  sangat memperhatikan pendidikan. Melalui Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah yakin akan mampu mewujudkan visi besarnya yaitu “ Terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berahlak mulia”.  Apalagi Visi tersebut diturunkan ke dalam misi-misi yang sangat optimis, yaitu : (1) Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar; (2) Mewujudkan sistem pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; (3) Mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan bermutu (www.mandikdasmen.depdiknas.go.id).

Namun, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Hendaknya pendidikan berkualitas menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha/industri, warga sekolah, LSM dan seluruh stakeholder. Luasnya wilayah negara sangat memungkinkan terjadinya ketidakmerataan mutu pendidikan, perbedaaan pelayanan dan hal lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kerjasama pemerintah dengan stakeholder  akan sangat membantu dalam mewujudkan visi dan misi Pendidikan Nasional. Salah satu lembaga yang concern dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu LPI-Dompet Dhuafa. Sudah lebih dari lima belas sekolah yang dibidaninya  sehingga menjadi sekolah yang unggul baik di tingkat kecamatan/gugus maupun di tingkat nasional.

Tahun 2010, merupakan tahun yang penuh tantangan. Akan ada 6 wilayah di perbatasan yang dirambah  dan dikloning  menjadi sekolah yang berkualitas dan unggul. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Mentawai (Sumatera Barat), Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), Kabupaten Bengkayan (Kalimantan Barat), Bandanaera (Maluku Tengah), Kabupaten Rote Ndau (NTT), dan Kabupaten Merauke (Papua).

Di setiap wilayah minimal ada satu sekolah yang akan didampingi, bahkan dibeberapa wilayah ada dua sekolah yang didampingi sehingga menjadi sekolah yang berkualitas. Setiap sekolah yang telah disetujui oleh Disdikpora setempat akan dilakukan pendampingan selama satu tahun, didampingi oleh seorang pendamping yang berkompeten untuk meningkatkan mutu sekolah, pelatihan guru per triwulan oleh trainer nasional, dan pendampingan day to day.

Tidak hanya itu, jika sekolah  yang didampingi dirasa perlu membutuhkan bantuan fisik, pihak lembagapun akan membantu sehingga proses perwujudan sekolah itu menjadi sekolah berkualitas dapat dicapai dengan cepat. Bantuan buku, lemari ceruk ilmu dan display kelas merupakan komitmen lembaga agar sekolah tersebut dapat menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah disekitarnya.

Dalam kurun waktu satu tahun pendampingan, diharapkan sekolah dampingan dapat menjadi gardu pendidikan berkualitas dilingkungannya. Minimal ada satu keunggulan sekolah yang dapat diketoktularkan kepada sekolah lain. Misalnya, dengan program Display Kelas ( pajangan hasil karya siswa ), disiplin guru, PAIKEM atau hal lainnya.

Medio Juli ini. Rote Ndau sebuah pulau yang berbatasan dengan negara Australia yang mendapatkan kesempatan perdana penandatanganan MoU pendampingan sekolah. Terpilih dua sekolah yang akan didampingi selama kurun waktu satu tahun kedepan, yaitu SDN 1 Papela dan MIS Darul Falah Oelaba. Lima daerah yang lainnya sedang menunggu untuk sesegera mungkin dieksekusi.

Kiprah seperti ini dirasa kecil jika dibandingkan dengan luasnya negara tercinta yang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal, namun jika semua pihak terpanggil maka akan semakin banyak anak bangsa ini mendapatkan pendidikan bermutu dari uluran tangan para dermawan.

*Penulis Koordinator Nasional Pendampingan Sekolah & Trainer Nasional, Lembaga Pengembangan Insani  Dompet Dhuafa

Sumbar | Kamis, 26/08/2010 16:09 WIB

Musfi Yendra – Padang Today

Data Balitbang Diknas (2003) merilis bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategoriDompet Dhuafa Ciptakan Sekolah Unggul untuk Anak Nagari Sumbar

Data Balitbang Diknas (2003) merilis bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia, tak jauh berbeda.Delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (PUSKOMDA Surabaya Raya).

Data yang disajikan oleh Balitbang tersebut menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian dikatakan Trainer dan Koordinator Nasional Pendampingan Sekolah LPI Dompet Dhuafa, Zainal Umuri kepada Padang-Today.Com, Kamis (26/8/2010)

Dikatakannya, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan  di Tanah Air, saat ini Dompet Dhuafa digawangi oleh Makmal Pendidikan Lembaga Pengembangan Insani sedang mendampingi 18 sekolah yang tersebar dari Nangroe Aceh Darussalam  hingga Merauke. Sekolah-sekolah tersebut akan didampingi dengan jangka waktu berbeda-beda. Ada yang satu tahun, dua tahun dan tiga tahun pendampingan.

“Pelaksanaan pendampingan merujuk pada kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, seperti memberlakukan PAKEM, penerapan KTSP dan memastikan semua guru membuat RPP.  Di samping menerapkan aturan standar yang ada, Makmal Pendidikan juga memberikah ruh lain dalam setiap sekolah pendampingan, salah satunya adalah kemampuan literasi guru dan siswa, “katanya.

Menurutnya, selain itu, sekolah pendampingan ini disiapkan untuk mempunyai minimal satu keunggulan yang akan menjadi rujukan minimal bagi gugus  sekolah tersebut bahkan jika mungkin menjadi rujukan nasional. Seperti dua  sekolah dampingan di Jogjakarta yang menjadi sekolah rujukan nasional berakhlaq mulia dan sekolah rujukan menerapkan budaya lokal membatik.

“Setengah dari jumlah  sekolah pendampingan tersebut, ada regional Sumatera Barat. Terprogram, ada sembilan sekolah yang berada di wilayah ini. Yaitu : SDN 20 Kurao Pagang, SDN 11 Kurao Pagang, SDN 11 Batang Anai, SDN 3 Batang Anai, SDN 25 Sungai Sarik, SDN 07 Nan Sabaris, SDN 09 Ulakan Tapakis, SDN 17 Pandan Agam dan di Mentawai yang sedang asesmen, “katanya.

Di sekolah pendampingan, akan diberikan seorang pendamping sekolah yang memastikan seluruh program standar lembaga berjalan maksimal dan 90% pendamping sekolah di Sumatera Barat berasal dari SDM lokal yang diseleksi sesuai standar nasional Dompet Dhuafa. Dalam pelaksanaan pendampingan ini, Dompet Dhuafa dibantu oleh Dompet Dhuafa Singgalang, yang akan melakukan monitoring untuk menjaga standar pelaksanaan program pendampingan.

Dikatakannya, persembahan ini tidak terlepas dari uluran tangan para donatur, yang telah mempercayai Dompet Dhuafa untuk meningkatkan pendidikan di negeri ini. Donatur sekolah pendampingan di Sumatera Barat, yaitu ; TV One, BIPI Indonesia, Exxon Mobil, AN Teve, Konsorsium Tony Jack, PEMKOT Samarinda, Bank Permata, PT. Cargil, Yayasan Tahija, dan Trakindo. Kiprah ini hendaknya, menjadi pemicu bagi perusahan-perusahan lainnya, agar pendidikan negeri ini mengalami perubahan yang lebih baik lagi. (*)

Penulis : Zainal Umuri

Koordinator Nasional Sekolah Pendampingan dan Trainer Nasional LPI DD


Asep Sapa’at

Trainer Pendidikan

Lembaga Pengembangan Insani

Dompet Dhuafa

“Intellegence plus character… that is goal of true education”

–Martin Luther King—

Karakter. Meski sering orang menyebutnya, tapi mungkin tak semua paham maknanya. Kata karakter berasal dari character (Inggris), artinya watak. Kata ini menjadi semakin populer setelah Mendiknas RI mencanangkan pendidikan berbasis karakter pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Mengapa pendidikan karakter baru dicanangkan saat ini?

Watak tak lain adalah perilaku. Ada perilaku baik dan ada yang buruk. Yang baik disebut karakter, perilaku buruk dikatakan tabiat. Baik buruk, ternyata itulah perjalanan. Bicara perjalanan adalah bicara proses. Bicara proses adalah bicara dinamika pembentukan watak seseorang. Yang baik buruknya amat tergantung pada latar keluarga, pengaruh lingkungan, serta tuntunan nilai dan norma adat tradisi, kepercayaan, dan agama (Eri Sudewo, Character Buliding).

Bicara karakter, maka kita bicara proses latihan, pembiasaan, dan keteladanan. Pendidikan, jelas memegang peranan penting dalam hal ini. Mari berkaca pada sistem pendidikan militer. Karakter disiplin para prajurit, misalnya, tak mungkin diraih hanya dalam latihan semalam suntuk. Setiap saat mereka bergumul dengan hal itu. Wajar, pada akhirnya, disiplin jadi identitas diri para prajurit.

Dalam buku “Mengenang Bung Hatta”, I Wangsa Widjaja mengutip tulisan Bung Hatta (1954) tentang karakter. Bahwa seseorang boleh jadi jenius atau berbakat, tetapi tidak mempunyai karakter. Tak punya karakter artinya sama dengan tidak mempunyai kemauan untuk membela bangsanya. Jika seseorang jenius, mungkin kehebatannya hanya cukup dinikmati dirinya sendiri. Namun, bagi seseorang yang berkarakter, manfaat bagi sesama adalah fokus utamanya. Orang jenius tak berkarakter, mungkin sangat berbahaya. Saking berbahayanya, aset negara bisa jadi tak ragu untuk dijual. Saking jeniusnya, segala cara bisa dilakukan untuk ‘membodohi’ orang lain. Hidupnya celaka dan mencelakakan. Hal ini bisa terjadi karena salah sistem yang menghancurkan karakter seseorang. Sebab itu, mendidik karakter adalah hal yang patut diusahakan sungguh-sungguh. Lalu, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk membangun karakter warganya? Lantas, apa untungnya jika sekolah terlibat dalam praktik penerapan karakter?

Dr. Marvin Berkowitz dalam salah satu artikelnya, “Understanding Effective Character Education”, menyatakan bahwa ada banyak manfaat jika sekolah menerapkan pendidikan karakter, di antaranya dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, kecerdasan emosi siswa, serta memperbaiki keterampilan siswa dalam memecahkan masalah hidup mereka. The Leader in Me (2008), buku terjemahan yang berkisah tentang praktik penerapan The 7 Habits of Highly Effective People di sekolah-sekolah di beberapa negara, bisa dijadikan rujukan penerapan karakter di sekolah.

Sulit dibayangkan, seorang Walter Vozzo, siswa kelas lima di sekolah A. B. Combs, mampu berpidato dengan tenang dan percaya diri dihadapan 700 orang di sebuah ruangan olahraga. Hal ini bisa terjadi karena Vozzo dan teman-teman sekelasnya sudah dilatih untuk berbicara di depan kelas, di setiap awal memulai pelajaran sekolah. Aktivitas ini pun sudah dirancang secara sistematis dan berkelanjutan oleh pihak sekolah. Buah dari proses pembiasaan tersistematis, menghasilkan siswa yang percaya diri sekaligus mampu menguasai kemampuan public speaking. Masih di A. B. Combs, sekolah mengembangkan budaya kepemimpinan (leadership) di kalangan siswa. Setiap tahun, para ketua kelas dipilih oleh rekan-rekannya untuk melakukan temu wicara dan diskusi dengan kepala sekolah, khusus untuk memberikan masukan dalam upaya pengembangan sekolah. Ada juga siswa yang memiliki reputasi sebagai pewawancara paling cerdas dan tajam, diberi kepercayaan penuh untuk menjadi pewawancara dalam seleksi guru baru di sekolah mereka. Karena biasanya, dia lebih pandai memilih guru baru yang menyukai anak-anak. Sesuatu yang kadang sulit dinilai orang dewasa. Jika siswa tersebut memutuskan untuk menolak guru baru tersebut, maka pihak sekolah mendukung penuh keputusan itu. Apa mungkin sekolah-sekolah di Indonesia berani mempraktikan hal-hal seperti ini?

Berkaca dari kisah di atas, penerapan karakter hanya akan terwujud jika ada komitmen, partisipasi, proses pembiasaan, dan keteladanan dari pemimpin sekolah. Sulit mengharapkan siswa berkarakter jujur, jika praktik pendidikan sekolah masih berpihak pada ketidakjujuran. Siswa tak pernah bisa disiplin, jika guru dan kepala sekolah masih setia pada jam karet. Tak ada pembiasaan dan keteladanan, maka takkan pernah ada karakter. Lebih jauh lagi, kita bisa mengatakan, karakter tak cukup diajarkan sebatas pengetahuan. Di sekolah kita sudah ada pelajaran PPKN, mengapa tawuran pelajaran masih marak di jalanan? Pelajaran agama sudah dikonsumsi sejak di bangku SD, mengapa narkoba dan seks bebas jadi pilihan sebagian pelajar kita? Akhirnya, karakter hanyalah isap jempol saja jika pendidikan bangsa ini dibangun atas dasar prinsip Tut Wuri Nggerogoti (Di Belakang Mengegerogoti), Ing Madya Ngangkut Banda (Di Tengah Mengangkut Harta), Ing Ngarsa Terus Ngapusi (Di Depan Selalu Menipu). Apalagi jika prinsip ini fasih dipraktikkan para pemimpin kita. Akan jadi apa bangsa kita ini?