BANGKIT GURUKU BANGKIT BANGSAKU[1]

Penulis

Asep Sapa’at

Anggota Perhimpunan Peneliti & Pengembang Pendidikan di Indonesia (P4I),

Trainer Pendidikan di Lembaga Pengembangan Insani

“I touch the future. I teach”
— Christa McAuliffe—

Satu abad silam, terjadilah masa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional berbuah hasil ketika Indonesia meraih kemerdekaan sebagai sebuah bangsa di tahun 1945. Kini, apa makna kebangkitan nasional bagi bangsa kita?

Satu kenyataan tak terbantahkan, beberapa pendiri bangsa ini mengawal kebangkitan nasional dengan menjalankan peran mereka sebagai pendidik. Bung Karno, Bung Hatta, M. Natsir, Ki Hajar Dewantara adalah nama-nama hebat yang menjalani sebagian peran hidupnya sebagai guru. Mereka bukanlah guru yang sekadar menuntaskan target pencapaian kurikulum. Mereka bukan pula tipe guru yang mencari kehidupan dari profesinya, melainkan guru yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Guru yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk mau mengubah hidupnya agar masa depan mereka menjadi lebih baik.

Sejenak kita berkaca pada pengalaman negeri sakura mengelola pendidikan guru. Jepang, negaranya sempat ambruk karena perang dunia. Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur karena ulah sekutu. Kaisar segera berpikir cermat dan bertindak strategis. Mereka segera membangun kejayaan bangsanya kembali lewat pendidikan berkualitas, dan guru adalah agen utama perubahan itu. Konsekuensinya, mereka serius mengelola pendidikan guru sebagai modalitas utama meningkatkan kualitas pendidikan negara Jepang.

Hal itu dapat dilihat dari proses pendidikan guru di Jepang pada saat ini. Guru adalah profesi yang mulia dan ‘dimuliakan’ oleh penguasa negerinya. Setiap orang dari jurusan disiplin pendidikan apa pun boleh menjadi guru, syaratnya lulus tes mengajar. Setelah lulus tes, mereka akan mendapatkan sertifikat mengajar selama 10 tahun. Pada tahun kesatu, ketiga, kelima, dan kesepuluh, para guru akan dites lagi untuk dievaluasi kinerjanya. Pada tahun kesepuluh, guru yang lulus tes akan mendapatkan sertifikat, sedangkan guru yang gagal melalui tes, hak mereka sebagai guru dicabut dan mereka tidak boleh mengajar lagi.

Jika ada hak, maka mesti ada kewajiban. Jika guru dituntut bekerja profesional, maka penguasa negeri sakura pun menyediakan berbagai penghargaan bagi guru. Teaching license akan diberikan kepada guru yang berhasil melalui tes dan berlaku selama 10 tahun. Special license diberikan kepada guru berkemampuan khusus. Pre license akan diberikan kepada guru yang paling profesional. Semua itu melalui proses fit and proper test.

Sungguh sebuah kebijakan cerdas dan visioner. Setiap guru di Jepang sudah paham betul hak dan kewajiban mereka sebagai guru. Tegasnya, semakin profesional kiprah mereka, semakin sejahtera hidup mereka. Makna tersirat lainnya, mereka harus bersungguh-sungguh meningkatkan kapasitas profesionalisme mereka, karena jika tidak demikian, suatu saat hak mereka akan dicabut dan tak boleh mengajar lagi.

Lain di Jepang, lain pula di Indonesia. Kebijakan sertifikasi guru di Indonesia malah cenderung bersifat blunder. Karena guru tak dipahamkan dulu makna dibalik kebijakan sertifikasi, maka semua tak jelas arah muaranya. Bukti sahihnya, tak sedikit oknum guru yang berbuat culas demi selembar sertifikat. Maksud hati meningkatkan citra profesi guru, yang terjadi malah memperburuk wajah profesi guru di mata publik. Apakah guru pemegang sertifikat pasti dijamin profesional? Perubahan seperti apa yang akan dilakukannya di sekolah?

Dari perspektif kebijakan pemerintah, biaya pengembangan profesionalisme guru adalah investasi. Pemerintah harus mau dan mampu menyediakan anggaran untuk kebutuhan pengembangan profesionalisme guru. Tak ada biaya berarti tanda pemerintah tak serius menata kualitas profesi guru. Jika kualitas profesi guru terabaikan, maka tunggulah masa-masa kehancuran.

Bagi guru, inilah tantangan sebenarnya menjadi pendidik sejati. Jangan jadikan kebijakan pemerintah yang belum pro-guru sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Dalam konteks kekinian, makna kebangkitan bagi guru hakikatnya adalah berhenti menggantungkan diri kepada pemerintah. Profesionalisme adalah harga mati, sebuah penanda bahwa kita adalah guru sejati. Masa depan kita ada di tangan kita. Jika kita tidak terlalu yakin menjalani profesi guru akan membawa kebaikan dalam hidup kita, lebih baik mundur teratur jadi guru. Namun, jika kita tetap yakin, tanpa kebijakan pemerintah yang pro-guru, kita masih dapat berkiprah profesional, tak ada alasan mundur jadi guru.

Guru adalah panggilan jiwa. Kalau pun pemerintah belum berhasil menjadikan guru sebagai profesi mulia, masalah ada pada pemerintah, bukan pada guru. Teruslah mendidik dan menginspirasi siswa-siswi kita, mudah-mudahan kelak mereka akan menjadi pemimpin bangsa yang rajin bersedekah. Sedekahnya adalah kebijakannya yang memberikan kemaslahatan bagi profesi guru. Satu yang tak boleh dilupakan, belajarlah menguasai keterampilan hidup –menulis, meneliti, public speaking, dsb–, dan jadikanlah keterampilan itu sebagai sumber pendapatan. Karena dengan demikian, tugas kita akan sangat sempurna untuk menjadi guru sejati. Bangkitlah Guruku, Bangkitlah Bangsaku…


[1] Pernah dimuat di Harian Radar Bogor, Edisi 17 Mei 2010