Sebait pernyataan Andrias Harefa di atas memunculkan sebuah renungan akan pentingnya sebuah proses yang harus dialami seseorang untuk mencapai kematangan cipta, rasa, dan karsa, optimalisasi potensi diri, serta aktualisasi keunikan diri. Idealnya, pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang terberdayakan semua potensi dirinya dengan mengacu pada sisi keunikan yang dimiliki oleh setiap individu.
Dengan merujuk pada pernyataan Andrias Harefa di atas, penulis tergelitik untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan Ujian Nasional (UN). Apakah UN dapat menjamin terjadinya proses pemberdayaan potensi diri siswa? Apakah UN merupakan kebijakan pendidikan yang sudah bersifat visioner dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan nasional? Mengapa ada pihak yang pro dan kontra dengan kebijakan UN? Dapatkah UN dijadikan indikator utama terjadinya peningkatan kualitas pendidikan nasional?
Pro dan kontra yang muncul di tengah-tengah masyarakat dewasa ini mengenai fenomena UN perlu dilihat sebagai sebuah upaya kritis dari seluruh elemen masyarakat dengan tujuan supaya keberlangsungan proses pendidikan berjalan pada rel yang benar. Mengingat sebuah kebijakan pemerintah harus memuat ’visi’ yang kokoh, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dishare ke ruang publik, maka penulis melihat terjadinya pro dan kontra ini sebagai sebuah tindakan produktif untuk menajamkan ’visi’–…suatu ketidakpuasan yang mendalam mengenai realitas faktual masa kini yang dibarengi dengan suatu pandangan yang amat tajam mengenai kemungkinan menciptakan realitas baru di masa depan, yang secara mendasar lebih baik (definisi ’visi’ menurut Andrias Harefa)—dan menjadikan ’visi’ yang melatarbelakangi kebijakan adanya UN sebagai sebuah kepemilikan bersama.
Dalam tulisan ini pun, penulis tertarik untuk ikut memberikan sumbang pemikiran terkait dengan fenomena UN. Pertama, penulis sepakat dengan adanya UN dengan dua catatan penting berikut ini, di antaranya:

  • UN digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis proses pemetaaan perkembangan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Realitas di lapangan selama ini masih memungkinkan terjadinya kesenjangan yang cukup lebar antara kualitas pendidikan di daerah kota dan desa, Jawa dan luar pulau Jawa, serta sekolah negeri dan sekolah swasta. Masalah ini harus cepat diselesaikan jika pemerintah masih fokus dan concern terhadap visi, ”Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Implikasi dari pemikiran ini pada akhirnya akan membuat pemerintah memiliki data lapangan yang cukup akurat—misal, mengapa nilai UN sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta atau sebaliknya?, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu sekolah mendapatkan nilai UN yang baik?, bagaimana strategi yang harus diupayakan agar kesenjangan kualitas pendidikan di kota dan desa dapat diminimalisir?–untuk ditindaklanjuti dengan program perbaikan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia berbasis mutu sekolah. Pada akhirnya, ketika pemerintah sudah dapat menjamin tiga pilar kebijakan pendidikan nasional berjalan dengan baik—(1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik—maka pada akhirnya konsep peningkatan kualitas pendidikan berbasis mutu sekolah dapat diwujudkan. Jadi, berdasarkan hasil UN pemerintah dapat mengeluarkan grading terhadap sekolah-sekolah berprestasi dan dapat melakukan standardisasi sekolah berprestasi. Harapannya, dengan konsep ini pemerintah bisa lebih jeli dalam mengambil langkah kebijakan melalui program kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu sekolah pada umumnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.

  • UN digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis profil kompetensi guru di semua jenjang sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengedepankan sebuah asumsi bahwa prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh kompetensi gurunya, maka dari hasil UN pemerintah dapat menganalisis profil kompetensi guru di seluruh wilayah Indonesia. Analisis dimulai dari pertanyaan kenapa sekolah ini nilai UN-nya rendah? Faktor apa saja yang menyebabkan nilai UN di suatu sekolah rendah? Seberapa signifikan pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi pencapaian nilai UN siswanya? Jika konsep ini dapat diberlakukan, penulis pikir akan terjadi implikasi yang cukup produktif untuk merangsang setiap guru meningkatkan kompetensi dirinya, termotivasi untuk terus belajar, tertantang untuk menunjukkan dirinya sebagai guru yang profesional. Di sisi lain, sekolah pun akan termotivasi pula untuk mengadakan upaya-upaya penguatan kompetensi gurunya—melalui kegiatan pelatihan guru, workshop, seminar pendidikan, pengembangan karir—karena keberhasilan guru dalam menciptakan lulusannya yang berprestasi akan membuat sekolah tersebut berpeluang menjadi sekolah yang masuk kualifikasi sekolah berprestasi yang sebelumnya telah distandarisasi oleh pemerintah.

Kedua, penulis tidak sepakat jika UN dijadikan satu-satunya indikator untuk menentukan kelulusan siswa. Ketidaksepakatan terhadap UN ini didasari oleh sebuah asumsi berpikir bahwa UN telah mereduksi makna ’proses pendidikan’, berbenturan dengan hadirnya kebijakan Kurikulun Berbasis Kompetensi, dan mengeliminasi makna ’proses pemberdayaan’ siswa dalam konteks pembelajaran.
Realitas yang selama ini terjadi, UN merupakan suatu tes akhir untuk melihat prestasi belajar siswa selama duduk di bangku sekolah (SMP & SMA). Padahal jika kita mau mencermatinya secara lebih kritis, banyak sekali keterbatasan yang menyebabkan hasil UN tersebut tidak cukup merepresentasikan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa secara komprehensif dan objektif. Apalagi instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan UN hanya berupa tes soal bertipe pilihan ganda (multiple choice). Sekarang pertanyaannya, apakah tes soal tipe pilihan ganda dapat digunakan untuk melihat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara menyeluruh selama duduk di bangku sekolah?
Penulis memahami permasalahan ini sebagai suatu hal yang cukup serius, artinya dalam konteks ini bentuk penilaian prestasi belajar siswa dengan menggunakan tes pada akhir periode pembelajaran –UN– dapat mengurangi makna pengajaran dan pembelajaran menjadi persiapan untuk menghadapi tes. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus perhatian dari UN hanya untuk melihat kemampuan siswa dalam mengerjakan tes pada waktu itu saja. Sesuatu yang jauh dari apa yang diharapkan dari suatu proses pengajaran dan pembelajaran untuk memberdayakan keterampilan alami siswa sebagai hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri (Haney dan Madaus, 1989).

GENERASI SIM SALABIM

Terus menjalankan kebijakan UN, mengkaji ulang kebijakan UN, mengurangi kecurangan-kecurangan dalam praktik UN, bahkan menghapuskan kebijakan UN sekali pun itu adalah pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah. Tetapi satu hal yang pasti, semua upaya yang dilakukan harus memiliki landasan visi yang logis secara substansial, berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan bangsa, serta dapat dipahami oleh seluruh stakeholders pendidikan.
Hanya sayang, jika kebijakan UN terus dipertahankan, maka ’sim salabim…’ akan hadirlah potret generasi bangsa berikut.
Mashudi (19), siswa kelas IPS warga desa Sendy Sikucing, Rowosari, Kendal. Siswa sebuah SMA swasta di Weleri, Kab. Kendal, Jawa Tengah mencoba bunuh diri, setelah dirinya tahu tidak lulus UN (Kompas, Senin 14 Juni 2004). Generasi depresi, stres, dan bunuh diri menjadi fenomena ’gunung es’ yang mesti dicermati secara serius.
Diduga mendapatkan bocoran jawaban yang menyesatkan, 117 siswa SMA Taman Siswa harus menerima kenyataan pahit setelah dinyatakan gagal pada UN 2007. Menurut pengakuan siswa yang tidak lulus, umumnya mereka dinyatakan gagal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diujikan pada hari pertama (Pikiran Rakyat, Selasa 19 Juni 2007). Generasi tidak pede, tidak kenal potensi diri, dan tidak jujur adalah kegagalan besar proses pemberdayaan diri siswa yang terjadi akibat dari pelaksanaan UN.
Deden Nugraha (21), siswa cerdas yang tak lulus ujian sampai tiga kali kesempatan merupakan fenomena ‘ajaib’ yang cukup menarik untuk disimak. Semasa sekolah di Madrasah Aliyah, Deden selalu masuk ranking 2 besar di sekolahnya, bahkan pada akhir semester II kelas 3, Deden berhasil menjadi juara kelas. Nilai di Rapornya menunjukkan nilai 9 (2 buah), nilai 8 (8 buah), dan nilai 7 (3 buah). Selain prestasi di kelas, dia juga merupakan pemegang titel juara II murottal dan menjadi salah satu alumnus pelatihan jurnalistik Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Kegagalannya dalam mengikuti UN tidak membuatnya frustrasi, malah kegagalan tersebut berhasil dikonversi olehnya melalui karya hebatnya menjadi penyiar andalan di MQ Televisi Bandung dan Radio Lita FM Cimahi. Deden pun pernah menyatakan satu hal penting tentang rasa keprihatinannya terkait fenomena UN, “Saya prihatin, banyak teman saya yang memiliki tanda lulus tapi tak bisa berbuat apa-apa.” (Pikiran Rakyat, Kamis 21 Juni 2007).
Apakah dengan UN siswa kita menjadi lebih jujur pada kemampuan dirinya sendiri? Apakah dengan UN siswa kita menjadi lebih termotivasi untuk mengeksplorasi potensi uniknya yang tak terbandingkan dengan individu lain? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab segera dari perlu tidaknya UN dilaksanakan. Jika UN tak mampu menjawab pertanyaan itu semua, lantas kita pun menjadi bertanya, akan dibawa kemanakah arah pendidikan bangsa kita ini? AsSya